PALUTA, Autenticnews.co,-
Puluhan Wartawan berbagai media dan LSM serta pegiat sosial kontrol melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Jumat (10/11/23), menuntut agar Pemerintah Kabupaten Paluta mencabut perlakuan istimewa terhadap mantan bupati, Andar Amin Harahap.
Dalam orasinya, pendemo meminta agar PPNS bersikap netral dan tidak ikut berpolitik praktis, menjelang Pemilihan pencalonan sebagai anggota Legislatif DPR RI oleh mantan Bupati Andar Amin Harahap.
Dimana dalam peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2019 tentang pegawai negeri sipil dan ASN di LARANG untuk ikut serta dalam berkompanye,
Kemudian puluhan Wartawan dan LSM meminta Sekda PALUTA, Patuan Rahmat Syukur Hasibuan beserta sejumlah kepala OPD tidak ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Pencalonan anggota Legislatif DPR RI oleh mantan Bupati PALUTA , dalam mensosialisasikan ke kecamatan yang ada di kabupaten Padang lawas Utara.
Massa melakukan aksi tabur bunga di depan pintu masuk kantor bupati sebagai simbol matinya netralitas PNS di tubuh Pemerintahan kabupaten Padang Lawas Utara menjelang pemilu di bulan Februari Tahun 2024 yang akan datang, diduga Andar Amin Harahap, masih memanfaatkan pasilitas negara.
Selain itu, Massa juga meminta Pemkab Paluta untuk tidak mendiskreditkan Hariro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati setelah Andar Amin resmi berhenti sebagai bupati Paluta.
Setelah beberapa jam massa berorasi di halaman kantor Bupati Paluta, perwakilan Pemkab Padang Lawas Utara diwakili Kabag Hukum, Riki Harahap, menemui massa.
Riki Harahap menyampaikan, apa yang menjadi tuntutan massa akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya.
“ dan Kami menerima semua aspirasi rekan rekan media dan LSM. Kami berjanji akan menindaklanjuti hal ini kepada pimpinan kami,” katanya.
Selain di depan kantor bupati Paluta, massa juga melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD PALUTA, menuntut agar pemerintah daerah yang di jabat PLT Bupati Paluta (HARIRO)
1. Mengambil seluruh fasilitas aset Paluta yg sampai saat ini masih digunakan mantan Bupati Paluta, Andar Amin Harahap.
2. Meminta diturunkan seluruh foto dan sepanduk andar Amin dilingkungan Pemkab Paluta, dikarenakan andar Amin ikut konterstasi pileg DPR RI.
3. Meminta Pemkab PALUTA agar seluruh mobil dinas tetap menggunakan plat merah, untuk mengantisipasi digunakannya aset Pemkab dalam kepentingan kampanye mantan bupati yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.
4. Hentikan perlakuan khusus dari pemkab PALUTA terhadap mantan Bupati Paluta andar Amin Harahap ( masih adanya pengawalan dari dishub dn satpol PP)
5. ASN diharapkan bisa netral dan tidak terlibat dalam politik praktis pada menjelang pemilu 2024. Seperti terlihat ( Sekda Pemkab PALUTA masih terus mengikuti kegiatan andar Amin dalam sosialisasi ke kecamatan)
(PH/ANC)
