Erwin Sitompul: Data Kemendagri Buktikan MBG Tidak Turunkan PAD Riau, Justru Hemat APBD Rp45 Miliar

Oplus_131072

PEKANBARU,Autenticnews.co,-

Hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dampak pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau mendapatkan dukungan kuat dari kalangan pengamat dan tokoh masyarakat. Erwin Sitompul, mantan aktivis tahun 1998 yang juga dikenal sebagai pejuang pendidikan dan nasib para guru, menyatakan persetujuannya sepenuhnya terhadap temuan tersebut. Menurutnya, data resmi yang disampaikan Kemendagri memberikan gambaran yang jelas dan objektif: program ini sama sekali tidak menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebaliknya justru membawa keuntungan fiskal yang cukup besar bagi pemerintah daerah.

Dalam penjelasannya, Erwin menegaskan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat yang terbukti antara pelaksanaan MBG dengan penurunan penerimaan daerah maupun retribusi di lingkungan Provinsi Riau. Berbeda dengan anggapan yang sempat berkembang di masyarakat, data resmi menunjukkan arah yang berkebalikan. “Saya sepakat sepenuhnya dengan hasil kajian dan verifikasi yang telah dilakukan Kemendagri. Data yang disajikan secara gamblang memperlihatkan tidak ada satu pun fakta yang mendukung anggapan bahwa Program MBG menurunkan PAD Provinsi Riau. Bahkan yang tercatat justru sebaliknya: program ini mampu menghasilkan efisiensi pengeluaran APBD sebesar sekitar Rp45 miliar setiap tahunnya,” tegas Erwin Sitompul.

Salah satu poin utama yang menjadi dasar penilaiannya adalah besaran kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan data Kemendagri untuk Tahun Anggaran 2026, target penerimaan dari retribusi kantin sekolah hanya ditetapkan sebesar Rp950 juta. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan target PAD Provinsi Riau yang mencapai Rp5,24 triliun, atau setara hanya sekitar 0,018 persen dari total penerimaan yang ditargetkan. Dengan porsi yang sedemikian kecil, Erwin menilai tidak berdasar jika komponen ini dijadikan alasan utama untuk menyimpulkan adanya kerugian atau dampak negatif yang berarti terhadap keuangan daerah.

“Apabila kita menelaah datanya secara utuh dan menyeluruh, sangat terlihat jelas bahwa sumbangan retribusi kantin sekolah terhadap PAD nyaris tidak berarti jika dilihat dari skala keseluruhan anggaran daerah. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa Program MBG merugikan kondisi keuangan pemerintah daerah,” ujarnya lebih lanjut.

Bahkan, data prognosis atau perkiraan realisasi yang ditelaah oleh Kemendagri menunjukkan perkembangan yang jauh lebih positif dari dugaan awal. Hingga akhir Tahun Anggaran 2026, penerimaan retribusi kantin sekolah justru diproyeksikan akan mencapai angka sekitar Rp1,15 miliar. Angka ini berarti melebihi target yang telah ditetapkan, atau setara dengan tingkat pencapaian sebesar 121,05 persen. Fakta ini, menurut Erwin, semakin membantah informasi yang sempat beredar luas sebelumnya.

“Ini maknanya sangat jelas: retribusi dari kantin sekolah tidak hanya tidak mengalami penurunan akibat adanya program pemberian makanan bergizi gratis, melainkan justru diprediksi akan melampaui rencana penerimaan yang telah disusun sejak awal tahun. Hal ini mengingatkan kita bahwa berbagai informasi yang berkembang di ruang publik perlu dikaji ulang dengan berpegang pada data yang lengkap, sahih, dan objektif, bukan sekadar kesan sepihak,” tambahnya.

Sebagai tokoh yang lama berjuang di bidang pendidikan, Erwin juga menyoroti manfaat luas yang dihasilkan Program MBG bagi dunia pendidikan di Riau. Program ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian peserta didik, melainkan juga membawa dampak langsung pada efisiensi anggaran di lingkungan sekolah—terutama bagi sekolah berasrama maupun sekolah binaan yang sebelumnya memang harus mengalokasikan pos anggaran khusus untuk biaya makan siswa melalui APBD daerah.

“Dari sisi pendidikan, dampaknya sangat positif dan mendasar karena mendukung pemenuhan gizi yang baik sebagai syarat utama agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Sementara dari sisi keuangan daerah, pemerintah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp45 miliar setiap tahunnya. Dana yang terbebas dari pos pengeluaran ini tentu saja dapat dialihkan dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan lain yang juga sangat dibutuhkan, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembenahan sarana dan prasarana sekolah, hingga penambahan fasilitas penunjang pendidikan,” jelas Erwin secara rinci.

Di akhir pernyataannya, Erwin Sitompul berharap seluruh elemen masyarakat, pengambil kebijakan, maupun pihak yang menyampaikan informasi dapat melihat persoalan ini dengan pandangan yang luas, tenang, dan selalu berlandaskan data yang benar. Hal ini penting agar tidak timbul kesalahpahaman atau persepsi yang keliru yang justru dapat mengganggu dukungan terhadap program yang bermanfaat bagi generasi muda.

“Kita wajib menjadikan data dan fakta yang terverifikasi sebagai landasan utama dalam setiap penjelasan yang disampaikan kepada publik. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Kemendagri sudah sangat tegas dan jelas: Program MBG tidak menurunkan PAD Provinsi Riau, dan terbukti memberikan manfaat nyata baik bagi siswa maupun bagi kelancaran keuangan daerah. Atas dasar itu, saya sepenuhnya mendukung kesimpulan yang telah disampaikan oleh Kemendagri tersebut,” tutup Erwin Sitompul.

Narasumber: Erwin Sitompul

Editor : Redaksi.