PROYEK SILUMAN DI JALAN KILANG ILYAS BAGAN HULU: TANPA PLANG, ABAIKAN K3, PEJABAT DINAS PUTR ROKAN HILIR DIDUGA “BUANG BADAN”

ROKANHILIR,Autenticnews.co,-

Pembangunan infrastruktur jalan di Jalan Kilang Ilyas, Kelurahan Bagan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), menuai sorotan tajam. Proyek fisik yang seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat justru berubah menjadi tanda tanya besar yang mencurigakan. Pengerjaannya terkesan “siluman” karena minim transparansi, tidak dilengkapi papan informasi, serta mengabaikan standar keselamatan kerja secara terang-terangan.

‎Berdasarkan pantauan dan keluhan di lapangan, proyek pengecoran jalan tersebut dikerjakan secara serampangan. Para pekerja terlihat melenggang tanpa menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun atribut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang layak. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan para pekerja itu sendiri, tetapi juga mencerminkan buruknya mutu dan tata kelola pengerjaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat.

‎Lebih parah lagi, proyek ini sama sekali tidak mencantumkan plang nama kegiatan. Akibatnya, asal-usul anggaran, besaran nominal dana, hingga perusahaan kontraktor yang bertanggung jawab tertutup rapat dari publik. Masyarakat setempat menilai proyek ini seolah sengaja disembunyikan agar tidak tersentuh pengawasan sosial.

‎Pejabat Publik “Hilang Ditelan Bumi” dan Saling Lempar Tanggung Jawab

‎Upaya awak media untuk meminta klarifikasi kepada pihak berwenang menemui jalan buntu. Pejabat publik terkait seolah kompak menghindar dan sulit dijumpai. Saat disambangi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Rokan Hilir, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan dan Jembatan Abdul Halim, ST., M.Si. selalu tidak berada di tempat. Menurut keterangan petugas keamanan (satpam) yang berjaga, sang Kabid kerap beralasan sedang dinas luar (DL).

‎Situasi semakin janggal ketika konfirmasi diarahkan kepada Sekretaris Dinas PUTR, Redison, S.T. Alih-alih memberikan penjelasan yang terang, Sekretaris Dinas justru meminta agar persoalan tersebut langsung dikonsultasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai siapa sosok dan kontak PPTK yang menangani proyek tersebut, Sekretaris Dinas seketika bersikap mengelak dan diam, sehingga arahannya menjadi tidak jelas ujung pangkalnya. Sikap tertutup dan saling lempar tanggung jawab antarpejabat ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik “kucing-kucingan” atau upaya menutupi masalah dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas PUTR.

‎Kritik Keras PD KAMI: “Transparansi Hanya Tinggal Slogan”

‎Menanggapi carut-marut ini, Andre Daeng Naeg selaku Tim Investigasi Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PD KAMI) melancarkan kritik pedas tanpa kompromi. Ia mengecam keras mentalitas pejabat di Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai alergi terhadap keterbukaan informasi publik.

‎”Seperti inilah wajah perubahan yang selalu digaung-gaungkan—lillahi ta’ala di Rokan Hilir. Begitu banyaknya ketidaktransparanan dari dinas-dinas terkait. Dikonfirmasi saja sulitnya minta ampun. Hal ini semakin menguatkan bukti bahwa Dinas PUTR Rokan Hilir memang sengaja memelihara budaya tertutup dan memangkas hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik,” tegas Andre dengan nada geram.

‎Ketiadaan plang proyek serta sikap lempar batu sembunyi tangan dari para pejabat instansi teknis memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mendesak aparat penegak hukum (APH) serta lembaga pengawasan terkait untuk segera turun tangan mengaudit proyek Jalan Kilang Ilyas, Bagan Hulu. Jika dibiarkan, dikhawatirkan proyek ini hanya menjadi ajang penyelewengan anggaran demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan dan hak masyarakat Rokan Hilir.(Melky -ANC)