Empatlawang,autenticnew.co,
Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyoroti dugaan manipulasi pada empat paket proyek pemeliharaan jaringan irigasi Lintang Kiri, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan (BBWSS) VIII, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran lebih dari Rp1,04 Miliar Rupiah. Berdasarkan hasil investigasi PHMI, sejumlah paket pekerjaan diduga tidak dilaksanakan sesuai perencanaan, sementara aliran irigasi yang sangat dibutuhkan petani justru diupayakan berfungsi lewat swadaya masyarakat.
Adapun rincian empat paket proyek pemeliharaan rutin jaringan irigasi Lintang Kiri (panjang 27,09 km) bersumber dari dana APBN 2024 sistem swakelola:
1. Rp72.000.xxx
2. Rp99.000.xxx
3. Rp372.500.xxx
4. Rp497.199.xxx
Keseluruhan nilai proyek mencapai Rp1.040.699.xxx rupiah. PHMI mencatat adanya dugaan piktif, rekayasa pekerjaan, pembodohan publik, serta ketidaksesuaian realisasi lapangan dengan dokumen pertanggungjawaban proyek.
Tidak hanya pada anggaran tahun 2024, PHMI juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan serupa pada proyek sejenis tahun 2025. Dugaan tersebut meliputi belanja barang, pembelian alat pemotong rumput, mark‑up harga, rekayasa nota belanja, serta laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diduga sekadar formalitas administrasi.
Saat tim media Autenticnews‑co melakukan konfirmasi kepada pihak BBWSS VIII (inisial YD), pihak balai menyatakan bahwa hasil pengawasan internal tidak menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Namun, pernyataan tersebut belum disertai bukti lapangan yang memuaskan bagi PHMI dan masyarakat, sebab PHMI juga menerima laporan sejumlah media nasional terkait dugaan penyelesaian kasus dengan nominal tertentu.
PHMI juga mempertanyakan lambatnya penanganan laporan serupa di Kejaksaan Negeri, di mana laporan masyarakat telah masuk selama kurang lebih setengah tahun, namun jawaban yang diterima hanya berulang pada keterangan “sedang dalam proses”. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum atas dugaan penyimpangan dana APBN.
Oleh karena itu, PHMI secara tegas meminta Pemerintah Daerah, instansi terkait, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit lapangan menyeluruh, verifikasi fisik jaringan irigasi Lintang Kiri, pemeriksaan administrasi SPJ, serta mengusut tuntas seluruh dugaan piktif‑rekayasa proyek irigasi tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi keuangan negara.
PHMI menegaskan akan terus membongkar seluruh fakta lapangan apabila tidak ada tindakan serius dari pihak berwenang guna memastikan dana APBN benar‑benar dinikmati petani melalui pemeliharaan irigasi yang nyata. (Ana ANC)
