PEKANBARU,Autenticnews.co,-
Upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas daerah dalam penanganan kebakaran di Provinsi Riau kini ditekankan secara serius. Untuk pertama kalinya, Badan Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemadam Kebakaran (Damkar) yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota se-Riau, pada Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan langkah dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai potensi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat maupun kawasan rawan bencana lainnya.
Rakor tersebut juga mencatat sejarah tersendiri, karena merupakan rapat koordinasi perdana yang digelar sejak Bidang Pemadam Kebakaran resmi berdiri dan berada di bawah naungan BPBDPK Provinsi Riau pada tahun 2024. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi momentum awal penyatuan visi dan misi seluruh unsur pemadam kebakaran di tingkat provinsi maupun daerah untuk membangun sistem penanggulangan bencana kebakaran yang lebih cepat, tangguh, dan responsif.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBDPK Riau, Edy Afrizal, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris BPBDPK Riau, Ekadinata. Dalam arahannya, Edy Afrizal menegaskan bahwa sinergi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam membangun sistem penanganan kebakaran yang andal. Pemerintah kabupaten dan kota, menurutnya, memiliki posisi yang sangat strategis karena paling memahami karakteristik wilayah masing-masing, termasuk pemetaan potensi bencana dan kerentanan yang ada di lapangan.
“Yang paling penting itu koordinasi di bidang pemadam kebakaran di BPBDPK kabupaten/kota. Mereka yang lebih tahu kondisi di daerah, pemetaan bencananya ada di mereka,” ujar Edy Afrizal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran pemerintah provinsi pada prinsipnya adalah memberikan dukungan sekaligus memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, jembatan koordinasi antara provinsi dan daerah harus terus diperkuat agar setiap kejadian kebakaran dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan tidak terjadi keterlambatan akibat kurangnya komunikasi antarwilayah.
“Kalau kita sifatnya mendukung dan memfasilitasi kabupaten/kota. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali semua Kabid Damkar di daerah hadir di rakor. Kita perkuat sinergi, konsolidasi di daerah-daerah. Dengan demikian, kita bisa bergerak cepat mengatasi bencana,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBDPK Riau, Achmad Mulyadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan rakor tingkat provinsi ini adalah yang pertama kali diselenggarakan sejak Bidang Damkar berada di bawah BPBDPK Riau pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen baru untuk menata dan memperkuat lembaga pemadam kebakaran secara menyeluruh di seluruh provinsi.
Mulyadi menegaskan bahwa koordinasi tidak boleh berhenti hanya di tingkat provinsi. Setelah rakor ini selesai, pihaknya mengharapkan Damkar di setiap kabupaten dan kota segera menindaklanjuti dengan menyelenggarakan rapat koordinasi di wilayah masing-masing. Langkah ini penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperjelas batasan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Damkar di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi setelah rakor ini, Damkar kabupaten/kota juga melakukan rakor sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi kita hari ini agar dapat mengetahui kewenangan sesuai aturan yang berlaku,” kata Mulyadi.
Selain memperkuat jaringan koordinasi, rakor perdana ini juga ditargetkan menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja Damkar. Rekomendasi tersebut nantinya akan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan struktur organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional yang memadai.
“Pada rapat koordinasi ini nanti kami juga akan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk daerah serta provinsi agar dapat mendukung serta meningkatkan kinerja Damkar se-Provinsi Riau,” jelas Mulyadi.
Rakor ini diikuti oleh kepala dinas maupun kepala pelaksana yang membidangi fungsi pemadam kebakaran dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mengikuti berbagai sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, serta pertukaran pengalaman dan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah. Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan sekaligus membangun rasa saling memahami dan saling mendukung antarinstansi.
Tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan dan koordinasi, kegiatan ini juga diisi dengan pengenalan terhadap berbagai peralatan pemadam kebakaran modern yang dapat mendukung efektivitas tugas di lapangan. Salah satu vendor peralatan pemadam kebakaran, PT SAN Fire, turut hadir dan melakukan demonstrasi langsung sejumlah peralatan canggih di sela-sela kegiatan, sehingga para peserta dapat melihat dan mempelajari teknologi terbaru yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kesiapan tim pemadam di daerah masing-masing.
Melalui pelaksanaan rakor perdana ini, BPBDPK Riau berharap pola koordinasi dan sinergi antar-daerah dalam penanganan kebakaran semakin kokoh dan terintegrasi. Penanganan kebakaran di masa mendatang diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau bersifat sektoral, melainkan dilakukan secara terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan penuh dari berbagai pihak.
Sinergi yang terbangun ini juga diharapkan mampu mempercepat waktu respons ketika terjadi kebakaran, sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini. Dengan demikian, risiko serta dampak kerugian akibat kebakaran terhadap harta benda maupun nyawa masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Rakor perdana ini menjadi langkah awal yang solid bagi BPBDPK Riau bersama seluruh jajaran Damkar di kabupaten dan kota untuk membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih sigap, terarah, dan tangguh di seluruh Provinsi Riau. (Tim-ANC)
