Indragirihulu,autenticnews.co,
Sungai Indragiri, urat nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kini menghadapi ancaman kerusakan ekologis yang sangat serius. Pantauan awak media pada Minggu, 8 November 2026, di wilayah Kecamatan Kelayang, memperlihatkan ratusan rakit Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berjejer rapat di aliran sungai Desa Sengkilo hingga Desa Kuantan Tenang. Aktivitas ilegal ini tidak hanya mengubah tatanan ekosistem sungai secara permanen, tetapi juga mengancam kelestarian kawasan bersejarah Pulau Domo, yang menurut peringatan warga, dapat hancur dalam hitungan bulan jika dibiarkan.
Dampak Fisik dan Ekologis yang Semakin Nyata
Penambangan tanpa izin ini telah menimbulkan dampak nyata pada morfologi Sungai Indragiri. Munculnya pulau-pulau pasir buatan di tengah aliran sungai menyebabkan pendangkalan yang memperburuk kualitas fungsi sungai sekaligus memicu abrasi di bantaran kiri dan kanan. Air sungai menjadi keruh, habitat biota sungai terganggu, dan risiko banjir saat musim hujan meningkat secara signifikan.
Kekhawatiran terbesar muncul setelah beredar informasi bahwa area di perairan berbatasan dengan Pulau Domo — kawasan pemukiman lama yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi bagi masyarakat setempat — direncanakan menjadi lokasi baru perluasan aktivitas PETI.
“Kalau pembiaran terus, kehancuran Pulau Domo itu hanya dalam hitungan bulan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Dugaan Pungutan Liar dan Keterlibatan Pihak Berwenang
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan adanya sistem pungutan resmi yang beroperasi di balik aktivitas PETI ini. Warga menyebut setiap rakit penambangan disetor sebesar Rp5 juta, dan setiap gram emas yang dihasilkan dipungut Rp30.000. Praktik ini diduga melibatkan perangkat desa setempat, sehingga warga merasa tidak memiliki pihak yang dapat dipercaya untuk melaporkan pelanggaran tersebut.
“Sudah menjadi rahasia umum di sini. Kalau hanya berharap aparat desa, mustahil ada perubahan,” tambah warga tersebut.
Bahkan, aktivitas penambangan di kawasan Pulau Domo dikabarkan sudah mulai beroperasi, didorong oleh masuknya pelaku skala besar — termasuk pihak dari luar kabupaten. Seorang penadah emas yang dipanggil Robi mengonfirmasi bahwa pemain besar telah masuk, di antaranya sosok yang dikenal sebagai Bang Yos, yang dilaporkan telah membuka dua lokasi pembakaran emas di kawasan tersebut.
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Aktivitas PETI ini jelas melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
– Pasal 4 ayat (1): Semua sumber daya alam mineral dan batubara di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh negara untuk pemanfaatan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
– Pasal 32 ayat (1): Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pengolahan dan Pemurnian.
– Pasal 157: Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
– Pasal 23 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan kerusakan pada sumber daya air, badan air, dan atau daerah aliran sungai.
– Pasal 46 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
– Pasal 98: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau rusaknya fungsi lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Apabila terbukti ada unsur pungutan liar, suap, atau keuntungan pribadi oleh aparat/pejabat negara terkait perizinan maupun pengawasan, maka berlaku ketentuan:
– Pasal 2 ayat (1): Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Desakan Masyarakat: Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Masyarakat Indragiri Hulu kini menuntut aparat penegak hukum — Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, hingga Pemerintah Provinsi Riau — untuk:
1. Segera melakukan penindakan dan penertiban seluruh rakit PETI di Sungai Indragiri tanpa menunggu kerusakan semakin parah.
2. Mengusut tuntas jaring pungutan liar yang diduga melibatkan pihak perangkat desa maupun aparat.
3. Mengidentifikasi dan memproses hukum pelaku utama dan penadah besar yang beroperasi di kawasan Pulau Domo.
4. Melakukan pemulihan lingkungan di area yang telah rusak akibat aktivitas penambangan ilegal.
5. Menjamin perlindungan saksi dan korban agar warga berani melapor tanpa rasa takut.
Sungai Indragiri bukan milik segelintir orang yang menginginkan keuntungan sesaat, melainkan warisan alam bagi generasi kini dan mendatang. Pulau Domo yang bernilai sejarah tak boleh musnah oleh keserakahan yang diizinkan oleh kelalaian penegakan hukum. Saatnya bagi negara hadir bukan sekadar dalam kata, melainkan dalam tindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu. TIM-ANC
