PALUTA,SUMUT,Autenticnews.co
Gambaran memprihatinkan terpantau di SDN 101200 Dolok Sae, Desa Sungai Tolang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di tengah alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang rutin diterima, kondisi fisik gedung sekolah justru terabaikan parah, sementara disiplin kehadiran tenaga pendidik diduga jauh dari harapan. Kepala Sekolah, Rahmad, memilih membungkam saat diminta penjelasan oleh tim redaksi.
Bangunan Rusak, Pemeliharaan Tak Terlihat
Hasil penelusuran lapangan tim Autenticnews.co ,31/10/2026 menunjukkan kerusakan menyeluruh pada sarana prasarana sekolah. Pintu, jendela, plafon, hingga saluran air dan instalasi listrik dalam kondisi rusak berat. Tidak ada tanda-tanda pemeliharaan rutin, sehingga memunculkan dugaan kuat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Dana BOS tidak berjalan sesuai peruntukannya. Warga pun mempertanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pembelajaran Terancam: Enam Kelas, Satu Ruang, Satu Guru
Kondisi kian mengkhawatirkan terlihat dari proses kegiatan belajar mengajar. Siswa dari kelas I hingga VI terpaksa belajar di dalam satu ruangan yang sama, dibimbing hanya oleh seorang guru honorer. Padahal, data yang dihimpun menyebutkan bahwa sekolah ini memiliki enam orang tenaga pendidik: empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dua orang guru honorer.
Fakta yang lebih mengejutkan: warga setempat menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kepala Sekolah yang baru menjabat itu hanya terlihat hadir di sekolah sebanyak satu kali. Sementara itu, dari empat guru PNS yang tercatat, hanya satu orang yang terlihat aktif menjalankan tugas, selebihnya jarang terlihat hadir di tempat tugas.
Pelanggaran Disiplin PNS dan Ketentuan Hukum Berlaku
Kondisi ini secara nyata mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
Pasal 3 ayat (1): Setiap PNS wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan kedinasan, dan kewajiban jabatan.
Pasal 5 ayat (1): Setiap PNS wajib hadir di tempat kerja sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan.
Pasal 7 huruf a: Pelanggaran disiplin berat antara lain berupa tidak hadir di tempat kerja secara tidak sah selama 10 hari kerja atau lebih dalam satu tahun kalender.
Pasal 23: PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat.
Desakan Tindakan Tegas
Situasi di SDN Dolok Sae bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara diminta segera mengambil langkah konkret: memerintahkan inspeksi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS, menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin dengan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan proses pembelajaran berjalan layak bagi para siswa. Pendidikan adalah hak anak, bukan medan pengabaian tanggung jawab negara. (Tim-ANC)
