PALUTA,Autenticnews.co,-
Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., turut hadir dan mengambil bagian penting dalam agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027. Acara bergengsi ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, pada tanggal 22–23 April 2026.
Kehadiran Bupati Reski Basyah Harahap didampingi oleh jajaran Para Asisten dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Paluta ini bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan wujud nyata komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan visi dan misi tingkat provinsi, hingga sinkronisasi dengan target pembangunan nasional.
Forum Strategis untuk Masa Depan Sumatera Utara
Musrenbang tingkat provinsi ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah digodok secara matang sejak akhir tahun 2025. Proses tersebut mencakup kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di seluruh 33 kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.
Forum tingkat tinggi ini menjadi wadah krusial bagi para kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menampung aspirasi masyarakat serta merumuskan cetak biru pembangunan Sumatera Utara ke depan. Tahun ini, tema besar yang diusung adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah.”
Acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang bertindak sebagai narasumber, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara.
Transformasi Perencanaan: Dari Wilayah ke Potensi Daerah
Salah satu terobosan menarik yang diusung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan tahun ini adalah transformasi pendekatan. Jika sebelumnya perencanaan lebih berbasis pembagian wilayah administratif semata, kini diubah menjadi pendekatan berbasis potensi daerah.
Hal ini diwujudkan melalui pembentukan sejumlah forum kawasan tematik yang lebih spesifik, antara lain:
– Kawasan Komoditas Unggulan di Tapanuli Selatan.
– Kawasan Pertumbuhan di Pematangsiantar.
– Kawasan Ketahanan Pangan di Kabupaten Batubara.
– Kawasan Afirmasi di Gunungsitoli.
Enam Basis Pembangunan dan Fokus Pengurangan Kesenjangan.
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam paparannya memfokuskan arah pembangunan pada enam basis utama untuk RKPD 2027. Enam pilar tersebut meliputi: akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah percepatan pembangunan di wilayah Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” ujar Gubernur Bobby.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov menetapkan tiga klaster pembangunan di Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur logistik seperti pergudangan dan cold storage menjadi prioritas agar distribusi barang dan pangan menjadi lebih efisien.
Gubernur juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga tahun 2029.
Terobosan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan sosial yang sangat dinanti. Salah satunya adalah program pendidikan gratis yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2026.
Program ini menyasar terutama wilayah terdampak bencana dan wilayah afirmasi. Awalnya diterapkan di Kepulauan Nias, namun diperluas mencakup daerah-daerah yang terkena dampak bencana di akhir tahun 2025. Dalam program ini, seluruh tingkatan SMA, SMK, dan SLB tidak memungut iuran apa pun, termasuk melarang pungutan tidak resmi di tingkat komite sekolah.
Di sektor kesehatan, inovasi juga dilakukan dengan memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan prioritas penempatan kembali di Kepulauan Nias. Saat ini, tercatat sudah ada 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Apresiasi Mendagri: IPM Sumut di Atas Rata-rata Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian pembangunan di Sumatera Utara. Ia menilai indikator pembangunan menunjukkan tren positif, meskipun aspek pemerataan masih perlu terus ditingkatkan.
Mendagri menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang mencapai angka 76,47. Angka ini dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional yang berada di angka 75,90.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” jelas Mendagri Tito Karnavian.
Komitmen Paluta untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Melalui kehadiran aktif dalam forum ini, Bupati Reski Basyah Harahap memastikan bahwa Kabupaten Padang Lawas Utara siap bergerak seirama dengan langkah Provinsi Sumatera Utara. Penyelarasan program kerja ini diharapkan dapat membawa dampak positif nyata bagi masyarakat, membuka peluang investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.(P.Hrp-ANC)
