DUMAI,Autenticnews.co,-
Sebuah rekaman video aksi demonstrasi yang digelar ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tengah beredar luas di kalangan masyarakat dan media sosial. Aksi protes tersebut berlangsung di Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, pada Selasa (02/06/2026) pagi, dan menarik perhatian publik karena kehadiran serta orasi langsung Wali Kota Dumai, H. Paisal, yang turut menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai.
Berbeda dengan demonstrasi pada umumnya yang biasanya hanya dihadiri massa dan dihadapi aparat keamanan, aksi kali ini terasa berbeda dan memiliki nuansa yang lebih kuat. Pasalnya, orang nomor satu di Kota Dumai itu tidak hanya sekadar hadir untuk menenangkan situasi atau menerima aspirasi, melainkan turut naik ke atas kendaraan penggerak massa dan menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka di hadapan ratusan buruh yang berkumpul.
Dengan nada suara yang tegas dan penuh emosi, H. Paisal menyampaikan kekecewaannya yang mendalam atas diterbitkannya surat edaran terbaru oleh KSOP Dumai. Menurutnya, kebijakan sepihak tersebut telah memicu keresahan, ketidakpastian, dan membuat suasana di lingkungan pelabuhan maupun masyarakat Kota Dumai menjadi ricuh serta penuh ketegangan.
“Selaku pemimpin masyarakat, saya sangat kecewa dengan langkah yang diambil KSOP Dumai. Surat edaran yang mereka keluarkan itu sangat merugikan, tidak melibatkan kami sebagai pemerintah daerah, dan yang paling penting tidak berpihak pada nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor pelabuhan ini,” ujar H. Paisal disambut sorakan dukungan dari para peserta aksi.
Dalam orasinya, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Dumai akan segera mengirimkan surat resmi permintaan pertemuan kepada pihak KSOP. Pertemuan tersebut rencananya akan melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari serikat buruh, koperasi TKBM, pemangku kepentingan usaha, hingga unsur pemerintah daerah, guna duduk bersama mencari solusi terbaik dan kebijakan yang adil, tepat, serta dapat diterima oleh semua pihak.
Namun, pernyataan yang paling menyita perhatian dan langsung memicu tepuk tangan meriah serta sorakan dukungan membahana dari seluruh peserta aksi adalah ancaman keras yang dilontarkan H. Paisal. Ia menegaskan, jika surat resmi yang akan dikirimkan nantinya juga tidak dipedulikan, diabaikan, atau tidak mendapat tanggapan serius dari pihak KSOP, maka langkah tegas akan diambil.
“Kami akan kirim surat resmi untuk mengundang mereka berunding. Tapi ingat, jika surat itu pun tidak dipedulikan, mohon maaf, akan kita bakar KSOP itu!” tegas H. Paisal berulang kali, yang langsung disambut sorak-sorai massa yang merasa perasaannya terwakili oleh ucapan tersebut.
Di samping kemarahan yang diluapkannya, H. Paisal juga tetap mengingatkan dan mengapresiasi sikap massa yang telah mengikuti jalannya demonstrasi dengan tertib. Ia meminta agar seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi. Ia juga meminta agar masyarakat menghormati kehadiran aparat kepolisian dan TNI yang telah bertugas mengamankan jalannya aksi demi menjaga keamanan dan ketertiban umum.
“Saya ucapkan terima kasih karena kalian semua beraksi dengan tertib. Saya minta, jangan ada yang menghalangi jalan atau mengganggu pengguna jalan lain. Hormati bapak-bapak aparat yang sudah ada di sini mengamankan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita berjuang dengan cara yang beradab,” pesannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, kemarahan besar yang ditunjukkan Wali Kota Dumai tersebut diduga kuat berakar dari rasa tidak dihargai dan diabaikan. Sebelumnya, H. Paisal dikabarkan telah mengirimkan surat resmi berisi masukan dan keberatan terkait rencana kebijakan tersebut, namun hingga saat ini tidak pernah ada jawaban atau tanggapan balik dari pihak KSOP. Bahkan, kabarnya H. Paisal juga telah berupaya menghubungi Kepala KSOP Dumai, Diaz Saputra, melalui sambungan telepon seluler, namun panggilan tersebut tidak pernah diangkat atau direspon. Hal inilah yang membuat kemarahan orang nomor satu di Dumai itu memuncak dan akhirnya diluapkan secara terbuka di hadapan publik.
Pernyataan tegas Wali Kota itu pun langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas hingga ke dunia maya. Di media sosial, banyak netizen yang berkomentar, sebagian mendukung karena dianggap berani mewakili aspirasi rakyat, namun tidak sedikit pula yang mengkritik. Banyak yang menilai bahwa bahasa yang digunakan H. Paisal, terutama kalimat ancaman “akan kita bakar KSOP”, dinilai kurang tepat dan tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin daerah.
Sebagai Wali Kota, masyarakat berharap ucapan-ucapan yang disampaikan adalah kata-kata yang menyejukkan, mendidik, dan membawa kedamaian, bukan ucapan bernada ancaman yang berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut. Namun di sisi lain, banyak yang memahami bahwa pernyataan itu keluar karena rasa frustrasi yang sudah menumpuk akibat ketidakpedulian pihak vertikal terhadap pemerintah daerah maupun nasib rakyat.
Sementara itu, terkait tuntutan yang disampaikan Aliansi Advokasi TKBM dalam aksi demonstrasi tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi pokok perjuangan mereka. Para buruh menuntut adanya kesempatan bekerja yang adil, transparan, dan partisipatif. Selain itu, mereka juga menuntut jaminan perlindungan hak-hak pekerja, kepastian status kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta tata kelola pelabuhan yang profesional, berkeadilan, dan tidak merugikan mata pencaharian warga lokal.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya demonstrasi dinyatakan berjalan lancar, aman, dan tertib sesuai harapan. Massa telah membubarkan diri secara damai setelah mendapatkan jaminan dan komitmen langsung dari Wali Kota Dumai untuk memperjuangkan aspirasi mereka hingga mendapatkan solusi yang memuaskan. Pihak Pemerintah Kota Dumai dikabarkan akan segera menindaklanjuti janji tersebut dengan mengirimkan surat resmi ke KSOP serta berkoordinasi lebih lanjut ke tingkat pusat guna mencari jalan keluar terbaik atas persoalan yang mengemuka ini.(Tim-Red)
