KAMPAR KIRI, Autenticnews.co,-
Minggu, 15 Maret 2026 menjadi hari yang menentukan bagi kawasan hutan di Desa Lubuk Agung, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Tidak lama setelah pemberitaan di Media Autenticnews-co beredar mengenai alat berat yang disebut-sebut milik DPR RI merusak kawasan hutan untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit, Dedi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertindak tegas. Ia mengeluarkan alat berat merek Hitachi dari lokasi tersebut, menghentikan sementara aktivitas yang diduga sebagai perusakan hutan dan pengalihan fungsi lahan secara ilegal.
Kejadian pengeluaran alat berat tersebut terekam dalam video yang dikirimkan oleh Kapolsek Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri. Dalam keterangannya kepada Tim pewarta Autenticnews.co, Kapolsek menyampaikan bahwa untuk informasi lebih lanjut terkait kasus ini, pihak media sebaiknya melakukan konfirmasi langsung ke KPH Kampar Kiri. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian turut mengawasi perkembangan kasus ini dan mengarahkan agar klarifikasi didapatkan dari instansi yang berwenang dalam pengelolaan hutan.
Menanggapi hal tersebut, Tim pewarta Autenticnews.co segera melakukan konfirmasi kepada Bu Dewi dari UPTD KPH Kampar Kiri. Konfirmasi ini berkaitan dengan dugaan penebangan liar, perusakan hutan, serta pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit yang terjadi di Kampar Kiri. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada jawaban yang jelas dan tegas dari Bu Dewi terkait permasalahan tersebut.
Ketiadaan jawaban yang jelas dari pihak UPTD KPH Kampar Kiri memicu berbagai reaksi dari netizen. Banyak di antara mereka yang menduga adanya pembiaran dari pihak KPH Kampar Kiri terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dugaan ini semakin memperkeruh suasana, mengingat kawasan hutan merupakan aset penting yang harus dijaga kelestariannya. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera memberikan penjelasan yang transparan dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan keterkaitan dengan alat berat yang disebut milik DPR RI. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan aset negara serta pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan. Sampai saat ini, proses penyelidikan dan klarifikasi masih berlangsung, dan masyarakat menantikan hasil yang adil serta dapat memulihkan kondisi kawasan hutan yang telah rusak.
Apakah Anda ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus ini atau informasi tentang upaya pelestarian hutan di wilayah Riau? (Tim-ANC)
