ROKAN HILIR,Autenticnews.co,-
Hingga saat ini, sorotan tajam dari masyarakat dan berbagai kalangan masih tertuju pada kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Isu yang menjadi pusat perhatian adalah dugaan lemahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai menjadi penyebab utama terhambatnya laju pembangunan daerah, baik dari segi pembangunan fisik maupun non-fisik. Kondisi ini bahkan disebut-sebut telah melumpuhkan hampir seluruh aktivitas dan pergerakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.
Kondisi sulit ini bukanlah isu yang muncul tiba-tiba tanpa dasar yang jelas. Berbagai keluhan dan kekhawatiran telah beredar luas di tengah masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, dan kini masalah tersebut kian membesar serta menimbulkan dampak nyata yang merugikan banyak pihak. Banyak program kerja, kegiatan pelayanan publik, hingga rencana pengembangan daerah yang semestinya berjalan, terpaksa harus dihentikan atau dikurangi secara drastis. Langkah efisiensi anggaran yang seharusnya menjadi strategi pengelolaan keuangan yang bijak, justru kini dipandang sebagai faktor yang memperlambat bahkan melumpuhkan kemajuan Rokan Hilir.
Yang paling memprihatinkan, masalah keterbatasan anggaran ini diperparah oleh rendahnya perolehan PAD. Sebagai sumber pendapatan utama yang menjadi tulang punggung keuangan daerah, PAD yang lemah membuat sederetan persoalan keuangan Pemkab Rokan Hilir semakin rumit dan pelik. Banyak pihak bahkan menilai, kondisi keuangan daerah saat ini berada di ambang kritis, hingga berbagai program dan layanan publik terancam berhenti beroperasi total atau “gulung tikar” karena tidak adanya dana yang cukup untuk menopang berjalannya pemerintahan.
Data yang dihimpun hingga tanggal 13 Mei 2026 menunjukkan fakta yang sangat memukul. Seluruh OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hilir secara serentak mengeluhkan belum adanya kejelasan terkait pencairan dana Ganti Uang (GU). Dana ini dikenal sebagai salah satu komponen paling vital, atau sering disebut sebagai “jantung pertahanan” operasional setiap instansi pemerintah, karena menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan sehari-hari. Namun hingga kini, nasib pencairan dana tersebut belum ada titik terang sama sekali, membuat roda pemerintahan sulit berputar sebagaimana mestinya.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu pejabat dari OPD Rokan Hilir kepada awak media, Rabu (13/5), ketidakpastian keuangan ini sangat terasa dampaknya. “Operasional kantor dan segala kebutuhan pendukung pelayanan hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan. Kami dan seluruh staf sangat kesulitan menjalankan tugas dan fungsi kami di tengah kondisi seperti ini,” ungkap pejabat tersebut dengan nada penuh kekhawatiran. Keluhan serupa juga terdengar dari berbagai instansi lain, yang semuanya menuntut adanya kejelasan dan solusi nyata dari pihak pengelola keuangan daerah.
Di tengah sorotan dan pertanyaan publik yang semakin keras, muncul satu hal yang semakin memperkuat dugaan adanya masalah besar dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rokan Hilir yang seharusnya menjadi salah satu pihak yang paling paham dan bertanggung jawab atas perencanaan serta kemampuan keuangan daerah, justru terlihat diam seribu bahasa. Saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media terkait kondisi PAD yang dianggap sudah tidak sanggup lagi menopang beban kebutuhan Pemkab Rokan Hilir, Kepala Bappeda memilih untuk bungkam dan tidak memberikan satu pun penjelasan atau tanggapan.
Kebungkaman Kepala Bappeda ini pun memicu dugaan yang semakin kuat di kalangan masyarakat dan pengamat, bahwa diamnya pejabat tersebut adalah bukti nyata adanya masalah serius dalam kondisi keuangan daerah. Banyak pihak menduga, bahwa pihak terkait sebenarnya mengetahui betul bahwa kemampuan PAD saat ini jauh di bawah standar yang dibutuhkan, namun belum memiliki solusi atau jawaban yang memuaskan untuk disampaikan kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi yang dikeluarkan oleh Bappeda maupun Bapenda Rokan Hilir terkait permasalahan keterpurukan PAD dan kelumpuhan operasional OPD ini. Masyarakat pun kini semakin berharap agar pemerintah daerah segera membuka suara, memberikan data yang sebenarnya, dan mencari jalan keluar agar roda pembangunan dan pelayanan publik di Rokan Hilir dapat kembali berjalan normal demi kesejahteraan seluruh warga.(Melky -ANC)
